PROFIL KPHP MODEL RANO PATANU (PROVINSI SULAWESI TENGAH)

I.1   Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.79/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 terdiri dari KPHL 5 unit dengan luas ± 717.427 ha dan KPHP 16 unit dengan luas ± 2.481.659 ha sehingga total KPHL dan KPHP adalah 21 unit dan luas ± 3.199.086 ha.

I.2 Penetapan wilayah KPHP Rano Patanu

Penetapan KPHP Model Rano Patanu, Kabupaten Poso sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 639/Menhut-II/2011 tanggal 7 November 2011 dengan luas ± 137.420 ha yang terdiri dari :

PETA WILAYAH KPHP MODEL RANO PATANU & FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN SK PENETAPAN NOMOR SK.639/MENHUT-II/2011

TANGGAL 7 NOVEMBER 2011

   I.3 Kondisi batas kawasan hutan

Letak geografis :            120° 00’ - 121° 00’ BT

                                      1° 00’ - 2° 00’ LS

Batas-batas       :           Utara    : Tel. Poso

Selatan : Tel. Bone

Barat    : Pegunungan Fenema

Timur   : Prov. Sulawesi Selatan

I.4 Kondisi Penutupan Lahan

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	20.578,33
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	110.005,47
3	Semak/Belukar	1.877,39
4	Pemukiman	15,63
5	Tanah Terbuka	839,05
6	Danau	98,52
7	Pertanian Lahan Kering	1.907,46
8	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	2.108,54
	Jumlah	137.430,38

          Sumber : Citra Landsat tahun 2009

I.5 Kondisi Geofisik Wilayah KPH – Belum ada

I.6 Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan                               

I.6.1     IUPHHK-HA– Belum ada

I.6.2     IUPHHK-HT     – Belum ada

I.6.3     IPHHK– Belum ada

I.6.4     IPHHBK– Belum ada

I.6.5     IUPHJL– Belum ada

I.6.6     Lain-lain– Belum ada

I.7 Rencana Tata Ruang Wilayah

I.7.1     Rencana Tata Ruang Provinsi– Belum ada

I.7.2     Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota– Belum ada

I.8 Rencana Kehutanan– Belum ada

I.8.1 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional– Belum ada

I.8.2 Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi– Belum ada

I.8.3 Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota

I.8.4 RAN – GRK– Belum ada

I.8.5 Strategi Nasional REDD+– Belum ada    

Belum ada kelembagaan

II.1 Bentuk organisasi KPH Model– Belum ada

II.2 Landasan pembentukan organisasi– Belum ada

II.3 Struktur organisasi– Belum ada

II.4 Personil pengelola KPH Model– Belum ada

II.5 Rencana menuju SKPD– Belum ada

II.6 Rencana pengembangan SDM– Belum ada

II.7 Kelengkapan Sarpras– Belum ada

II.8 Lain-lain– Belum ada

III.1 Tata Hutan

III.1.1 Citra Satelit– Belum ada

III.1.2 Inventarisasi desk analisis– Belum ada

III.1.3 Inventarisasi Sosekbud– Belum ada

III.1.4 Inventarisasi Hutan– Belum ada

III.2 Penyusunan Rencana Pengelolaan HUtan– Belum ada

III.3 Penggunaan Kawasan Hutan– Belum ada

III.4 Pemanfaatan Hutan– Belum ada

III.5 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan– Belum ada

III.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi– Belum ada

III.7 Pengolahan Hasil Hutan– Belum ada

III.8 Pemberdayaan Masyarakat– Belum ada

III.9 Peta Operasional– Belum ada

III.10 Alokasi Dana Bantuan Pembangunan/Operasional– Belum ada

III.11 Konvergensi Kegiatan– Belum ada

III.12 Kegiatan Pengelolan Hutan Lainnya– Belum ada